Reklamasi sebagai Bagian dari Pembangunan Berkelanjutan

Reklamasi

Dalam Brundtland Report (1987), PBB menjelaskan mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya) berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus diatasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengesampingkan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. 

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Definisi reklamasi sebagaimana dinyatakan dalam PerMen ESDM No.18 Tahun 2008 juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan di atas. Pada PerMen tersebut reklamasi didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha penambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. 

Hal ini berarti bahwa pengelolaan lahan bekas tambang harus diarahkan pada pengembalian lahan sesuai tata guna lahan dan tata ruang yang ada. Selain itu, pengelolaan lahan bekas lahan tambang juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, pelestarian lingkungan, dan juga sebagai sarana pembangunan yang berkelanjutan. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan peraturan turunannya jelas dinyatakan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan reklamasi pada daerah bekas penambangan dan daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan. Reklamasi yang dilakukan harus sesuai dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL). Selain itu, perusahaan juga mempunyai dua kewajiban lainnya yaitu membuat Rencana Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL) yang harus disetujui oleh pemerintah dan Jaminan Reklamasi (JamRek) sebagai bentuk komitmen perusahaan melaksanakan reklamasi dan meningkatkan kualitas lingkungan. 

Reklamasi pada lubang tambang harus didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayahnya. Tidak selalu tujuan dari reklamasi adalah suatu bentuk ekosistem yang sama seperti rona awal lingkungan sebelum adanya penambangan. Jika komponen-komponen dari lokasi penambangan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk reservoir air atau aktivitas berbasis masyarakat, maka yang harus diperhatikan adalah perencanaan pengelolaan yang terus-menerus. Penting dibangun sejak dini kapasitas jangka panjang dari masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan kelompokkelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam itu. Tanpa adanya komitmen jangka panjang dan sumberdaya yang memadai, program rehabilitasi yang dikelola pasti akan menemui kegagalan. 

Selain itu, penanganan permasalahan lubang tambang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini: 

1. Apakah pemanfaatan lubang tambang membawa keuntungan secara ekonomi (Economically Profitable) bagi masyarakat sekitar? 
2. Apakah pemanfaatan lubang tambang dapat diterima oleh masyarakat sekitar (Socially Acceptable)? 
3. Apakah pemanfaatan lubang tambang memberikan dampak keberlangsungan lingkungan bagi masyarakat sekitar (Environmentally Sustainable)? 
4. Apakah teknologi yang digunakan dapat dioperasikan dengan mudah (Technologically Manageable)? 

Apabila keempat sasaran ini tidak tercapai, niscaya lubang tambang yang selama ini dipandang sebagai permasalahan lingkungan akan tetap berakhir sebagai permasalahan lingkungan.

RKAB Bentuk Komitmen Perusahaan Tambang Terhadap Negara

Komitmen Perusahaan Tambang

Berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara, perusahaan PKP2B diwajibkan untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Operasi Batubara Tahunan yang terangkum ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Negara (RKAB). Setelah mendapat persetujuan RKAB, perusahaan berhak dan wajib melakukan kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam persetujuan RKAB tersebut. Dalam dokumen RKAB terdapat persetujuan mengenai kegiatan operasional penambangan yang terbagi menjadi beberapa aspek yang akan dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adanya achievement dan deviasi dalam realisasi rencana kegiatan dalam Persetujuan RKAB akan dipertanggungjawabkan ke dalam penilaian kinerja per triwulan dan per semester. 

Seiring berjalannya kegiatan operasional yang dilakukan masih terdapat beberapa kendala yang menjadikan rencana dalam Persetujuan RKAB direkomendasikan untuk direvisi. Revisi persetujuan RKAB paling lambat diajukan kepada pemerintah pada akhir Triwulan III sehingga selama progress operasional, dilakukan kontrol dan monitoring kegiatan baik secara administratif laporan berkala bulanan, triwulanan, dan tahunan serta kunjungan langsung ke lapangan di lokasi perusahaan yang bersangkutan melakukan operasional. Sehingga diharapkan realisasi kegiatan operasional penambangan sesuai dengan rencana yang disepakati oleh pemerintah dan perusahaan PKP2B yang tertuang dalam Persetujuan RKAB yang berimplikasi langsung terhadap pembangunan dengan optimalisasi penerimaan negara, maupun aspek community development disamping aspek lingkungan dan tentunya benefit perusahaan. 

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau dikenal dengan RKAB merupakan bentuk rencana perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang disusun sebagai pedoman bagi perusahaan PKP2B untuk periode satu tahun ke depan.